Berita Politik
12/07/2009 03:59
JAKARTA - Wacana Munas (Musyawarah Nasional) Partai Golkar dipercepat dengan agenda mengganti ketua umumnya, Jusuf Kalla (JK), terus bergulir. Bahkan, JK disebut-sebut telah memberikan sinyal setuju untuk agenda politik tersebut.
Hal itu dikatakan oleh beberapa elite DPP ketika dihubungi Jawa Pos kemarin (10/7). Sayang, beberapa di antara mereka keberatan jika namanya dikorankan.
Kemarin, dua hari setelah JK dinyatakan kalah menurut versi quick count dalam Pilpres 2009, sejumlah pengurus DPP dan dewan pimpinan daerah (DPD) datang ke Kantor Wapres. Mereka menemui JK untuk kembali mengomunikasikan agenda munas. "Intinya, beliau (JK, Red) sangat objektif membesarkan Golkar ke depan dan mempersilahkan untuk segera diarahkan ke rapimnas," ujar Ketua DPD Sulawesi Utara Laode Ridwan Bae setelah pertemuan informal di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.
Rapimnas itulah yang merupakan pintu masuk menuju pelaksanaan munas. Namun, menurut Ridwan Bae, agenda rapimnas yang akan diikuti DPP dan DPD I itu masih belum disusun. Rapat pleno DPP yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan membahas soal itu terlebih dulu. "Tapi, tidak akan lepas dari upaya konsolidasi partai pascapilpres," tambahnya.
Pernah diberitakan bahwa sosok yang pertama menggulirkan percepatan munas tersebut adalah mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung. Agenda yang seharusnya dilaksanakan Desember 2009 didorong untuk dimajukan ke Oktober 2009, sebelum pelantikan presiden baru.
Upaya percepatan tersebut diduga berhubungan dengan posisi politik Golkar setelah kekalahan pasangan JK-Wiranto. Pilihannya, akan menjadi oposisi atau berbelok masuk dalam barisan pemerintahan SBY-Boediono.
Ketua umum terpilih saat munas tersebut akan sangat menentukan arah politik partai mendatang. "Kebutuhan kami memang untuk menata kembali Golkar untuk menghadapi (pemilu) 2014," tambah Ridwan Bae.
Hingga kemarin, terdapat dua kandidat calon ketua umum yang akan bertarung. Mereka adalah Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh dan anggota Dewan Penasehat Aburizal Bakrie.
Ical -panggilan akrab Aburizal- dianggap sejumlah pihak lebih dekat dengan kubu SBY. Sebaliknya, Surya Paloh justru dikenal lebih dekat dengan PDIP yang selama hampir lima tahun lalu memilih menjadi oposisi pemerintahan SBY-Kalla.
"Kalau yang paling besar, insya Allah, adalah Aburizal Bakrie," ujar Ridwan. Dia mengklaim, sudah hampir 500 di antara seluruh DPD kabupaten/kota dan provinsi yang yang memberikan dukungan ke Menko Kesra di Kabinet Indonesia Bersatu itu.
Sebab, kata dia, Ical memiliki pengalaman dan kedekatan dengan seluruh kader Golkar. Bahkan, Ical juga sudah berjanji hanya akan fokus mengurus Golkar selama lima tahun mendatang. Dia tidak akan memosisikan diri untuk berada dalam kabinet lagi. "Sekalipun diminta SBY, dia sudah menyatakan tidak akan masuk lagi," katanya.
Tidak hanya ketua umum, paket kepemimpinan Golkar untuk lima tahun nanti juga sudah mulai berkembang. Di kubu Ical, Akbar Tandjung dan Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono berada dalam satu paket. Nanti Agung akan menjadi sekretaris jenderal, sedangkan Akbar akan menjabat ketua dewan penasihat. "Pembagian seperti itu merupakan keinginan para pengurus daerah," kata Ridwan.
Di kubu Surya Paloh, JK dan Siswono Yudhohusodo berada dalam satu paket. JK diproyeksikan menjadi ketua dewan penasehat, sedangkan Siswono sekretaris jenderal.
Penolakan figur Ical itu disampaikan secara tersirat oleh Ketua DPP Partai Golkar Iskandar Mandji. Kata dia, Ical bukan satu-satunya figur yang pantas menjadi ketua umum. ''Banyak kader Golkar yang bisa jadi ketua umum,'' kata politikus yang dikenal dekat dengan Surya Paloh itu di Jakarta kemarin.
Lantas, siapa yang layak? Surya Paloh, menurut Iskandar, adalah salah seorang nama yang layak menjadi ketua umum. Sebab, loyalitasnya pada partai warisan Orde Baru itu sudah terbukti. Politikus yang juga bos media itu juga tidak memiliki catatan buruk terhadap komitmen kepartaian. ''Beliau sudah 40 tahun di Golkar. Bisa saja dia jadi ketua umum,'' ujarnya.
Bahkan, saat JK mencalonkan diri menjadi capres kemarin pun, Surya Paloh aktif mendukung. Itu jelas berbeda dengan sejumlah kader lain yang tidak sepenuhnya mendukung pencalonan itu. ''Pencalonan Pak JK di pilpres kemarin itu kan sejarah bagi Golkar, kok elite partai ke sana kemari seperti tidak punya komitmen,'' ungkapnya tanpa menyebut nama-nama elite politik Golkar yang membandel itu. Pernyataan Iskandar tersebut tentu mengarah pada Ical dan Agung yang lebih dekat ke kubu SBY-Boediono.
Bagaimana soal wacana JK menjadi ketua dewan penasihat dan Siswono Yudhohusodo menjadi Sekjen? Iskandar enggan berkomentar lebih jauh. Namun, dia memberikan sinyal positif. Menurut dia, bisa saja JK dipilih untuk menempati jabatan itu. Komitmennya terhadap partai tidak diragukan. Namun, tambahnya, itu tetap harus melalui mekanisme organisasi. ''Itu terserah munas,'' katanya.
JK Tak Ikut Berebut Ketua Umum
Pada salah satu kesempatan debat, JK pernah mengatakan akan pulang kampung jika kalah dalam pilpres nanti. "Pak JK adalah orang yang konsisten dengan apa yang dia bicarakan," ujar Indra J. Piliang, juru bicara tim sukses JK-Wiranto, di gedung DPD Golkar, Senayan, kemarin.
Menurut dia, jika hasil KPU nanti benar-benar menyatakan JK-Wiranto kalah, politikus asal Makassar itu akan menarik diri dari sejumlah jabatan politik strategis seperti saat ini. "Ya, pulang kampung itu," tandasnya.
Namun, Indra menambahkan, "pulang kampung" itu tetap bisa dimaknai dalam dua pengertian. Yakni, pulang kampung dalam arti yang sebenarnya atau bisa diartikan dengan makna yang lain. Misalnya, akan kembali ke habitat awalnya sebagai seorang pebisnis. "Atau mungkin juga tetap terlibat di dunia politik, tetapi hanya sebatas supervisor atau penasihat," ujar mantan peneliti CSIS itu.
Soal rencana munas, Indra menyatakan, sejak awal JK sudah tidak berniat untuk kembali menjadi ketua umum. Menurut dia, JK akan lebih banyak berkonsentrasi di bidang pendidikan dan perdamaian. "Sudah hampir pasti, beliau tidak akan maju," katanya.
Kemarin, untuk yang pertama setelah pilpres, JK kembali masuk kantor sebagai Wapres. Namun, tidak banyak aktivitas yang tampak dilakukannya. Beberapa tokoh dan rekan yang dikenal dekat dengan dia turut mendampingi saat salat Jumat. Mereka, antara lain, Ketua Tim Sukses JK-Wiranto Fahmi Idris, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PDK Ryaas Rasyid, dan politikus Golkar Ferry Mursydan Baldan. (dyn/aga/kum)
JK Beri Sinyal Setuju Diadakan Munas
Surya Paloh-Aburizal Bakrie Bersaing di Munas Golkar
JAKARTA - Wacana Munas (Musyawarah Nasional) Partai Golkar dipercepat dengan agenda mengganti ketua umumnya, Jusuf Kalla (JK), terus bergulir. Bahkan, JK disebut-sebut telah memberikan sinyal setuju untuk agenda politik tersebut.
Hal itu dikatakan oleh beberapa elite DPP ketika dihubungi Jawa Pos kemarin (10/7). Sayang, beberapa di antara mereka keberatan jika namanya dikorankan.
Kemarin, dua hari setelah JK dinyatakan kalah menurut versi quick count dalam Pilpres 2009, sejumlah pengurus DPP dan dewan pimpinan daerah (DPD) datang ke Kantor Wapres. Mereka menemui JK untuk kembali mengomunikasikan agenda munas. "Intinya, beliau (JK, Red) sangat objektif membesarkan Golkar ke depan dan mempersilahkan untuk segera diarahkan ke rapimnas," ujar Ketua DPD Sulawesi Utara Laode Ridwan Bae setelah pertemuan informal di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.
Rapimnas itulah yang merupakan pintu masuk menuju pelaksanaan munas. Namun, menurut Ridwan Bae, agenda rapimnas yang akan diikuti DPP dan DPD I itu masih belum disusun. Rapat pleno DPP yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan membahas soal itu terlebih dulu. "Tapi, tidak akan lepas dari upaya konsolidasi partai pascapilpres," tambahnya.
Pernah diberitakan bahwa sosok yang pertama menggulirkan percepatan munas tersebut adalah mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung. Agenda yang seharusnya dilaksanakan Desember 2009 didorong untuk dimajukan ke Oktober 2009, sebelum pelantikan presiden baru.
Upaya percepatan tersebut diduga berhubungan dengan posisi politik Golkar setelah kekalahan pasangan JK-Wiranto. Pilihannya, akan menjadi oposisi atau berbelok masuk dalam barisan pemerintahan SBY-Boediono.
Ketua umum terpilih saat munas tersebut akan sangat menentukan arah politik partai mendatang. "Kebutuhan kami memang untuk menata kembali Golkar untuk menghadapi (pemilu) 2014," tambah Ridwan Bae.
Hingga kemarin, terdapat dua kandidat calon ketua umum yang akan bertarung. Mereka adalah Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh dan anggota Dewan Penasehat Aburizal Bakrie.
Ical -panggilan akrab Aburizal- dianggap sejumlah pihak lebih dekat dengan kubu SBY. Sebaliknya, Surya Paloh justru dikenal lebih dekat dengan PDIP yang selama hampir lima tahun lalu memilih menjadi oposisi pemerintahan SBY-Kalla.
"Kalau yang paling besar, insya Allah, adalah Aburizal Bakrie," ujar Ridwan. Dia mengklaim, sudah hampir 500 di antara seluruh DPD kabupaten/kota dan provinsi yang yang memberikan dukungan ke Menko Kesra di Kabinet Indonesia Bersatu itu.
Sebab, kata dia, Ical memiliki pengalaman dan kedekatan dengan seluruh kader Golkar. Bahkan, Ical juga sudah berjanji hanya akan fokus mengurus Golkar selama lima tahun mendatang. Dia tidak akan memosisikan diri untuk berada dalam kabinet lagi. "Sekalipun diminta SBY, dia sudah menyatakan tidak akan masuk lagi," katanya.
Tidak hanya ketua umum, paket kepemimpinan Golkar untuk lima tahun nanti juga sudah mulai berkembang. Di kubu Ical, Akbar Tandjung dan Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono berada dalam satu paket. Nanti Agung akan menjadi sekretaris jenderal, sedangkan Akbar akan menjabat ketua dewan penasihat. "Pembagian seperti itu merupakan keinginan para pengurus daerah," kata Ridwan.
Di kubu Surya Paloh, JK dan Siswono Yudhohusodo berada dalam satu paket. JK diproyeksikan menjadi ketua dewan penasehat, sedangkan Siswono sekretaris jenderal.
Penolakan figur Ical itu disampaikan secara tersirat oleh Ketua DPP Partai Golkar Iskandar Mandji. Kata dia, Ical bukan satu-satunya figur yang pantas menjadi ketua umum. ''Banyak kader Golkar yang bisa jadi ketua umum,'' kata politikus yang dikenal dekat dengan Surya Paloh itu di Jakarta kemarin.
Lantas, siapa yang layak? Surya Paloh, menurut Iskandar, adalah salah seorang nama yang layak menjadi ketua umum. Sebab, loyalitasnya pada partai warisan Orde Baru itu sudah terbukti. Politikus yang juga bos media itu juga tidak memiliki catatan buruk terhadap komitmen kepartaian. ''Beliau sudah 40 tahun di Golkar. Bisa saja dia jadi ketua umum,'' ujarnya.
Bahkan, saat JK mencalonkan diri menjadi capres kemarin pun, Surya Paloh aktif mendukung. Itu jelas berbeda dengan sejumlah kader lain yang tidak sepenuhnya mendukung pencalonan itu. ''Pencalonan Pak JK di pilpres kemarin itu kan sejarah bagi Golkar, kok elite partai ke sana kemari seperti tidak punya komitmen,'' ungkapnya tanpa menyebut nama-nama elite politik Golkar yang membandel itu. Pernyataan Iskandar tersebut tentu mengarah pada Ical dan Agung yang lebih dekat ke kubu SBY-Boediono.
Bagaimana soal wacana JK menjadi ketua dewan penasihat dan Siswono Yudhohusodo menjadi Sekjen? Iskandar enggan berkomentar lebih jauh. Namun, dia memberikan sinyal positif. Menurut dia, bisa saja JK dipilih untuk menempati jabatan itu. Komitmennya terhadap partai tidak diragukan. Namun, tambahnya, itu tetap harus melalui mekanisme organisasi. ''Itu terserah munas,'' katanya.
JK Tak Ikut Berebut Ketua Umum
Pada salah satu kesempatan debat, JK pernah mengatakan akan pulang kampung jika kalah dalam pilpres nanti. "Pak JK adalah orang yang konsisten dengan apa yang dia bicarakan," ujar Indra J. Piliang, juru bicara tim sukses JK-Wiranto, di gedung DPD Golkar, Senayan, kemarin.
Menurut dia, jika hasil KPU nanti benar-benar menyatakan JK-Wiranto kalah, politikus asal Makassar itu akan menarik diri dari sejumlah jabatan politik strategis seperti saat ini. "Ya, pulang kampung itu," tandasnya.
Namun, Indra menambahkan, "pulang kampung" itu tetap bisa dimaknai dalam dua pengertian. Yakni, pulang kampung dalam arti yang sebenarnya atau bisa diartikan dengan makna yang lain. Misalnya, akan kembali ke habitat awalnya sebagai seorang pebisnis. "Atau mungkin juga tetap terlibat di dunia politik, tetapi hanya sebatas supervisor atau penasihat," ujar mantan peneliti CSIS itu.
Soal rencana munas, Indra menyatakan, sejak awal JK sudah tidak berniat untuk kembali menjadi ketua umum. Menurut dia, JK akan lebih banyak berkonsentrasi di bidang pendidikan dan perdamaian. "Sudah hampir pasti, beliau tidak akan maju," katanya.
Kemarin, untuk yang pertama setelah pilpres, JK kembali masuk kantor sebagai Wapres. Namun, tidak banyak aktivitas yang tampak dilakukannya. Beberapa tokoh dan rekan yang dikenal dekat dengan dia turut mendampingi saat salat Jumat. Mereka, antara lain, Ketua Tim Sukses JK-Wiranto Fahmi Idris, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PDK Ryaas Rasyid, dan politikus Golkar Ferry Mursydan Baldan. (dyn/aga/kum)